Jalan Sumbar-Riau Retak, Wacana Relokasi Pemukiman Mengapung

  • Whatsapp

Limapuluh Kota, NNews–Deretan rumah dilereng perbukitan disisi jurang-jurang dalam menjadikan Nagari Koto Alam, sebagai kawasan paling rawan bencana longsor. Jika sebelumnya tanah bergeraqk membuat sejumlah rumah amblas, sekarang dilaporkan tanah bergerak mulai membuat retakan pada badan jalan.

“Retakan pada badan jalan lintas Sumbar-Riau ini terlihat sejak tadi pagi (kemarin, red). Retakan hampir diseparo badan jalan. Namun kendaraan masih tetap bisa melintas. Jika cuaca nanti malam hujan lagi, kita khawatir akan bertambah parah,”ucap Kepala Jorong Polong II, Nagari Koto Alam, Jumat(20/12).

Butuh solusi antisipasi untuk pemukiman masyarakat, maupun jalur transportasi antar Provinsi Sumbar-Riau yang kerap terkendala akibat bencana. Sepertinya jalur transportasi dikawasan ini, makin hari kian tak aman dilewati. Selain terjalnya perbukitan yang harus dilalui pengendara, ancaman longsor juga mengintai.

Bacaan Lainnya

Terlebih lagi saat curah hujan tinggi, pengendara harus ekstra waspada dengan resiko longsor. Karena menjadi ancaman utama untuk keselamatan. Sudah beberapa kali peristiwa longsor menghantam kendaraan yang tengah melintas ataupun yang terjebak diantara tanah longsor beruntun yang terjadi. Bahkan juga tercatat pernah merenggut nyawa pengguna jalan.

“Nagari Koto Alam memang berada dikawasan paling riskan terhadap bencana longsor. Tak sedikit pemukiman yang berada di lereng tebing dan sisi jurang. Sehingga kapan saja bisa saja tertimbun atau terseret pergerakan tanah,”ungkap Walinagari Koto Alam, Abdul Malik kepada Padang Ekspres, saat Pewarta Nagarinews.com menyusuri Koto Alam, Rabu(18/12) lalu.

Nagari Koto Alam merupakan salah satu nagari diperlintsan jalur penghubung antar provinsi di pulau Sumatera. Nagari dengan luas 42,75 kilometer persegi ini terdiri dari empat jorong, Jorong Simpang Tigo, Koto Tangah, Koto Ranah dan Polong Duo.

Topografi Nagari Koto Alam berbukit-bukit, pemukiman penduduk banyak berada dilereng perbukitan dan dataran rendah. Sehingga sangat riskan terhadap bencana longsor. Kondisi tersebut, tentunya sangat membutuhkan solusi agar masyarakat tidak berada dibawah ancaman bencana.    

Jika untuk akses transportasi bisa diatasi dengan rencana akan dibangunnya jalan tol Padang-Pekanbaru, sementara untuk pemukiman juga mencuat wacana solusi untuk merelokasi ketempat yang lebih aman.
Hal itu terucap oleh Walnag Koto Alam, Abdul Malik saat berdiskusi disela-sela meninjau sejumlah bangunan pemukiman yang rusak akibat pergesaran tanah di nagari setempat bersama Pewarta Nagarinews.com , Rabu lalu.

“Kita berharap kepada pemerintah agar dicarikan solusi bagi masyarakat yang tinggal ditempat-tempat berbahaya yang rawan longsor. Bisa saja dengan relokasi ketempat yang lebih aman. Sebab ada sejumlah tempat kawasan yang bisa dimanfaatkan untuk itu,”sebut Walnag, Abdul Malik menyebutkan sejumlah lokasi yang mungkin dijadikan tempat relokasi di nagarinya.

Memang selain kondisi nagari yang berada dikemiringan perbukitan, masyarakat menyebut aktifitas tambang menjadi salah satu penyebab. Namun hal itu, tentunya belum bisa dipastikan, selama belum ada pembuktian oleh intansi terkait seperti Dins ESDM Provinsi Sumbar yang melakukan uji petik dampak tambang baru-baru ini di Nagari Koto Alam.  

Kendati demikian, persoalan yang muncul dan berada dalam kondisi dilematis tersebut perlu dicarikan solusi. Sebab memang disatu sisi, tambang dikeluhkan masyarakat sebagai peyebab rawannya longsor dikawasan ini. Namun disisi lain menjadi sumber mata pencaharian bagi wargannya.

Jika kedepan, persoalan jalan mungkin bisa diatasi dengan rampungnya pembangunan Tol Padang-Pekanbaru.

Lantas bagaimana dengan pemukiman dan tambang batu yang harus di design bisa berdampingan dengan pemukiman masyarakat. Sehingga mencuat wacana relokasi pemukiman.

Dalam artian berdampingan, tambang tetap berjalan sebagai sumber mata pencaharian masyarakat, pemukiman tempat tinggal warga juga berada ditempat yang lebih aman.

Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota mengatakan, baru-baru ini pimpinan dan anggota komisi dua DPRD Limapuh Kota sudah turun kelapangan melihat kondisi bencana di Koto Alam.”Kita meminta agar pemerintah mengkaji persolan ini dengan serius dan mendalam supaya diperoleh solusi yang saling menguntungkan bagi masyarakat disana,”ucap Deni Asra, Jumat(20/12).

Selanjutnya sebut Deni Asra, Pemerintah bersama DPRD memang harus urus tentang keberadaan tambang ini dengan serius. Mulai dari perizinan, proses produksi sampai dampak lingkungannya. Kemudian masyarakat harus menjadi objek utama untuk memperoleh keadilan,”tambah politisi muda Gerindra yang kerap diminta masyarakat untuk menjadi pimpinan daerah ini.(nn)

Pos terkait