Ratusan Unit Plat Merah Menunggak TDU Bagi Hasil Menggantung

  • Whatsapp

Limapuluh Kota, NNews–Masih ada ratusan kendaraan dinas operasional Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota yang tidak daftar ulang (TDU) atau membayar pajak hingga triwulan ke empat di penghujung Desember tahun ini. Sehingga berdampak pada bagi hasil daerah untuk Limapuluh Kota.

Bacaan Lainnya

Berdasarkan informasi yang berhasil dirangkum Pewarta NNews di UPTD PPD atau yang biasa disebut Samsat Limapuluh Kota ini, ada sekitar 395 unit kendaraan operasional pemerintah kabupaten tidak daftar ulang dari 1.681 unit kendaraan. Artinya yang sudah TDU persenatsenya sebesar 76.50 persen. Sementara 23.50 persen belum TDU.

“Berdasarkan catatan kita dari ribuan  kendaraan yang ada, sekitar 300 unit kendaraan masih belum TDU atau belum lunasi tunggakan pajaknya hingga penghujung tahun 2019 ini,”ungkap Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Penerimaan Pendapatan Daerah (PPD) Provinsi Sumbar di Sarilamak, Haliman, Rabu(18/12)

Kondisi tersebut, kata Haliman tentunya akan mempengaruhi bagi hasil daerah yang juga belum bisa dibagikan kedaerah. Artinya sebelum tunggakan pajak belum mencapai persentase 90 persen, sesuai aturannya bagi hasil belum bisa dibayarkan.

“Tahun 2019 ini keseluruhan bagi hasil berjumlah diatas Rp50 miliar yang dibagi kedalam 4 triwulan. Pada triwulan terakhir tentunya belum bisa dibayarkan bagi hasil, sebab masih belum dilunasi. Baru dua kabupaten kota yang sudah melunasinya di Sumbar,”tambah Haliman diamini Plt Tata Usaha, Abrar.

Jika makin dipenghujung tahun dilunasi, tentunya bagi hasil untuk daerah tidak  akan bisa dimanfaatkan pada tahun 2019 ini. Sehingga harus menjadi sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa).”Penggunaannya untuk pembangunan, tentu masih bisa dilakukan. hanya saja tentu ditahun 2020 nanti,”tukas Haliman.

Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan yang coba dikonfirmasi terkait persoalan yang dikemukakan Samsat, merasa cukup geram. Sebab menurutnya, dirinya sudah seringkali mewanti-wanti dan berpesan agar peningkatan kinerja bisa menjadi hal yang utama dalam pemerintahan.

“Nyatanya sampai saat ini, kita masih mendengar adanya persolan seperti ini. Kita terus menuntut OPD agar berkerja secara optimal. Semua pekerjaan bisa diselesaikan secara profesional,”sebut Wakil Bupati yang mengaku kewenangannya terbatas ini.(nn)

Pos terkait