DPRD Bakal Awasi, Perizinan, Penghargaan Hingga Komitmen OPD


Limapuluh Kota, NNews–Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut bekerja cepat. Sehingga penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2019, bisa tepat waktu.

Hal itu ditegaskan Bupati Lumapuluh Kota, Irfendi Arbi melalui Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab), Widya Putra ketika membuka rapat persiapan penyusunan LKPJ, LPPD, LKJIP dan laporan SPM Kabupaten Limapuluh Kota tahun 2019 di aula kantor Bupati Limapuluh Kota di Sarilamak, Jumat (31/1) akhir prkan lalu.

Pemerintah daerah wajib menyampaikan LKPJ dan LPPD sebagai pertanggungjawaban dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan. Laporan itu harus disampaikan kepada Gubernur sebelum batas waktunya. Untuk itu, kita minta seluruh tim agar bekerja cepat dalam menyelaikannya,” papar Widya Putra seperti direllis Humas Pamkab Limapuluh Kota, Minggu(1/2).

Jika penyampaian laporan telat akan berbuntut pada mekanisme proses evaluasi evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah oleh tim provinsi. Sehingga, jika keterlembatan terjadi akan berimplikasi terhadap alokasi anggaran tertentu dari pemerintah pusat.

“Laporan-laporan ini sebenarnya bukan pekerjaan baru bagi kita. Melainkan sudah menjadi kegiatan rutinitas setiap tahunnya. Namun, kadang kita lengah dan lupa, sehingga penyelesaiannya molor hingga mendekati batas waktu. Ini tentu harus menjadi perhatian kita semua,” ujar Widya.

Menurut Sekdakab, menyampaikan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran tersebut merupakan upaya untuk memenuhi kewajiban konstitusional kepala daerah sebagaimana peraturan perundang-undangan. Dalam penyusunan LPPD dan LKPJ tersebut tentu perlu dilakukan rapat koordinasi antara tim pembahasan dan tim fasilitasi.

Lebih lanjut Widya mengajak seluruh jajajarannya agar terus meningkatkan kerjasama antara tim agar tidak terjadi keterlambatan dalam penyampaian data yang terkait dengan penyusunan LPPD dan LKPJ. Tak kalah pentinya, tingkatkan koordinasi, komunikasi dan senantiasa lakukan konsultasi.

“Kita tentu tidak mau terlambat. Karenanya, perlu kita ingatkan lagi agar kita tidak terlambat mengisi dan menyiapkan laporan tersebut. Kalau masih ada kekurangan,”ulang Widya.

Menanggapi komitmen Pemkab Limapuluh Kota tersebut, Ketua DPRD Limapuluh Kota, Deni Asra menyampaikan, apresiasinya atas niat dari pemerintah daerah untuk menyusun LPPD dan LKPJ tepat waktu sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. 

“Ini menjadi sangat penting dilakukan karena dokumen dimaksud adalah laporan pertanggung jawaban pemerintah daerah dalam menyelenggarakan roda pemerintahan satu tahun yang lalu. DPRD sebagai bagian dari tugas pengawasannya akan melihat dan mendalami laporan diatas sebagaimana mestinya,”ucap Deni Asra. 

Ketua DPRD menyarankan kepada OPD untuk menyusun laporan dengan baik dan benar.  Karena DPRD juga punya data hasil kunjungan lapangan beberapa waktu lalu sebagai bahan perbandingan atas laporan pemerintah daerah. 

“Tentunya DPRD akan mempertanyakan berbagai hal yang berkembang di tahun 2019 seperti permasalahan perizinan, piagam penghargaan, sampai pada komitmen OPD dalam mencapai target RPJMD kita. DPRD juga akan menyurati secara resmi Bupati untuk memasukkan dokumen dimaksud tepat waktu,”tegas Ketua DPRD yang politisi Gerindra ini.(nn