Perjuangkan Kawasan Khusus Huluaia Sesuai Permendagri

  • Whatsapp


 

Pengawalan : Personel Polisi Polres Limapuluh Kota mengawal jalannya unjuk rasa warga Huluaia, Senin(10/7)

Limapuluh Kota, NNews–Unjuk rasa yang digelar ratusan warga Nagari Persiapan Huluaie ke kantor DPRD, Senin(10/2) kemarin, menjadi pekerjaan yang harus dituntaskan. Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota, langsung mengirimkan surat ke Pemerintah Provinsi untuk jadwal konsultasi secepat mungkin.

Bacaan Lainnya

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Nagari(DPMDN), Zuhdi Perama Putra kepada pewarta, Selasa(11/2) malam, saat dikonfirmasi langkah strategis apakah yang dilakukan Pemeintah Kabupaten untuk mewujudkan kebutuhan masyarakat Huluaie untuk jadi sebuah nagari mandiri.

Menurut kadis yang biasa disapa Pram ini, Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota tentunya sudah sejak awal melakukan upaya agar Huluaia menjadi nagari mandiri , meski dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 sudah terbentur dengan jumlah penduduk.

“Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota, tetap berupaya melihat Nagari Huluaia akan bisa dimekarkan. Sebab mungkin saja bisa dikategorikan daerah strategis nasional dan pertimbangan jarak dan sebagainya yang memungkinkan,”sebut Zuhdi Perama Putra, kemarin malam.

Sebab seperti yang dimuat dalam pasal 8 ayat 1 Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 terdapat peluang bagi daerah yang ingin dimekarkan, tanpa memperhatikan syarat pembentukan desa.

Hal itu menjadi salah satu celah dan peluang bagi nagari untuk dimekarkan. Hanya saja kata Zuhdi Perama Putra saat ditanya apakah persyaratan untuk bisa diprkarsai pemerintah pusat untuk dimekarkan tersebut yang akan segera dikonsultasikan.

“Kita di Pemerintah Kabupaten tentunya menginginkan ada pemekaran nagari, terutama bagi yang benar-benar membutuhkan dan memiliki peluang. Makannya kita akan terus berjuang dan menelusuri lebih jauh apa peryaratan untuk pembentukan desa strategis tersebut oleh pemerintah pusat,”terang Zuhdi akan terus berupaya semaksimal mungkin.  

Sebelumnya Ketua DPRD Limapuluh Kota, Deni Asra lebih rinci menjelaskan, memang awalnya dulu benturan di UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebenarnya masyarakat sudah tahu, akan ada kendala persyaratan.

“Namun saat itu terdengar informasi akan adanya turunan Permendagri yang mengatur tentang penataan Desa, itulah aturannya Permendagri Nomor 1 tahun 2017. Sehingga ketika itu terlihat ada celah dan kemungkinan untuk dilakukan pemekaran dengan kewenangan khusus pemerintah pusat untuk memprkarsai pembentukan desa,”sebut Deni Asra menambahkan.

Hanya saja menurut Ketua DPRD dari Partai Gerindra ini, sudahkan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota melakukan langkah-langkah strategis untuk memperjuangkan dan menelusuri apa saja syarat yang harus dipenuhi agar menjadi kawasan strategis nasional itu.

“Apakah sudah pernah dibentuk tim kajian bersama untuk menuntaskan misi tersebut, atau hanya dibiarkan bergulir begitu saja tanpa perhatian serius,”ungkap Deni Asra mempertanyakan.

Kembali dipertegas Ketua DPRD terkait benag merah yang harus ditarik dalam persoalan Huluaia. Sebab ada dua cara yang harus dilakukan sebagai solusi, pertama membentuk tim khusus dalam merangkul Landai dan Sungai Data sebagai jorong bertetangga untuk digabungkan menjadi satu nagari.

“Kemudian yang kedua, melakukan kajian serius untuk menjadikan Huluaia kawasan strategis nasional. Misalnya mengoptimalkan kepentingan nasional yang berada dekat dengan kawasan Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA),”terang Deni Asra sembari mempertanyakan upaya yang telah dilakukan Pemkab Limapuluh Kota selama diberi waktu sejak menjadikan Huluaia sebagai nagari persiapan.(nn)

Pos terkait