Warga Huluaia Diterima DPRD

  • Whatsapp
Perwakilan : Warga Huluaia tengah menyampaikan tuntutan kepada Pimpinan DPRD Limapuluh Kota dan anggota di Aula pertemuan Gedung DPRD, Sarilamak, Kecamatan Harau, Senin(10/2)

Limapuluh Kota, NNews–Perwakilan masyarakat yang datang ke kantor DPRD Kabupaten Limapuluh Kota di Sarilamak, Kecamatan Harau, disambut Ketua DPRDLimapuluh Kota, Deni Asra, Wakil Ketua, Syamsul Mikar, Whendi Candra Datuak Marajo serta Sekwan, Dharma Wijaya bersama anggota DPRD lainnya. 
Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD bersama, anggota Afdal, Arsi Medes, Khairul Apit, Marsanova Andesra, Wirman Datuak Pangeran,  Alfian Abas dan anggota DPRD Lainya menyepakati, akan memperjuangkan aspirasi  masyarakat Hulu Aie.

“Kita secara tertulis berjanji akan mendampingi Bapak-bapak ke pemerintah Provinsi hingga pusat untuk memperjuangkan hal ini. Kemudian kita akan memanggil instansi terkait melalui Komisi I unntuk mencari inti persoalan dan solusinya,”ungkap Deni Asra.

Bacaan Lainnya

 
Artinya menurut Deni Asra, dirinya akan siap pasang badan dan  mendampingi warga Hulu Aie untuk memperjuangkan pemekaran ini. “Memang persoalan utamanya adalah jumlah penduduk yang masih kurang, seperti isi surat Kemendagri ke Gubernur Sumbar,”ucap Ketua DPRD yang politisi Gerindra ini. 
Menurut koordinator unjuk rasa, Iskarmon Basir, jumlah penduduk Hulu Aia sebanyak 2.600 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 417. 

Menanggapi hal itu, Deni Asra saat ditanya Padang Ekspres menyatakan, solusinya bisa saja perlakuan khusus bagi Hulu Aia, sebab undang-undang akan sangat sulit direvisi,”Mudah-mudahan ada celah yang bisa dijadikan solusi dengan pertimbangan kebutuhan dan kesulitan pelayanan bagi masyarakat,”harap Deni Asra.             

Kembali kepada surat yang dilayangkan Dirjen Bina DesaKemendagri tersebut, merupakan tanggapan terhadap surat Sekdakab Limapuluh Kota Nomor 146.1/625/DPMDN/N.LK/X/2019 perihal penyamapian hasil verifikasi desa persiapan dan permohonan tindak lanjut.

Sehingga pada poin Tiga dan Empat menegaskan syarat untuk pemekaran belum terpenuhi. Disebutkan dalam poin Tiga tersebut, berdasarkan pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa dijelaskan bahwa apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pasal  25 ayat (5), desa persiapan tidak layak  menjadi desa. Sehingga dikembalikan kenagari induk.

Sementara pada poin Empat dinyatakan, Nagari Hulu Aia sesuai hasil verifikasi belum  dapat memenuhi jumlah penduduk dan jumlah Kepala Keluarga (KK). 
Pernyataan dalam surat tersebutlah yang membuat masyarakat merasa sangat kecewa. Betapatidak perjuangan yang sudah cukup lama disuarakan harus kembali kandas, karena jumlah penduduk yang belum mencukupi. Padahal kesulitan pelayanan publik dengan jarak yang cukup jauh, seakan hilang tak menjadi bahan pertimbangan. (nn)

Pos terkait