Ketua DPRD Sebut Ada Potensi Anggaran Tambahan Hadapi Covid 19

  • Whatsapp
Ketua DPRD limapuluh Kota, Deni Asra
Sumber Foto : Dok Prubadi Deni Asra

Limapuluh Kota, NNews–Menanggapi kondisi masih belum cukupnya anggaran sebesar Rp 15 miliar untuk penggulangan covid 19 di Limapuluh Kota, Ketua DPRD sebut ada potensi lain yang bisa digunakan. Hanya saja butuh kebijakan Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Anggaran sebesar Rp 15 miliar tersebut, kata Deni Asra, informasinya hanya akan mampu bertahan memenuhi kebutuhan hingga 64 hari saja. Sementara tanggap darurat diperkirakan sampai Oktober 2020 nanti.

Bacaan Lainnya

“Iya, info itu benar bahwa dana 15 M ini hanya bisa bertahan 64 hari ke depan. Dan tanggap darurat ini sesuai edaran mendagri diperkirakan sampai oktober 2020, artinya masih ada kebutuhan biaya kita untuk 5 bulan lagi. DPRD tentunya mendukung pemda melakukan pergerseran anggaran sesuai yang diamanahkan oleh inpres maupun edaran mendagri,”ungkap Deni Asra, Kamis(2/4/2020).

Kemungkinan tambahan pergeseran anggaran untuk penanggulangan covid 19, kata politisi Gerindra ini, sebenarnya masih ada. Namun tergantung kebijakan provinsi dan pemerintah pusat. Sebab ada beberapa kegitan yang bergantung pada kebijakan pemerintah pusat dan provinsi untuk bisa digeser anggarannya.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ada kejelasan terkait pelaksanaan pilkada 2020 ini. Jika memang akan diundur sampai tahun depan, tentu alokasi dananya bisa kita alihkan untuk penanggulangan covid -19. Selain itu juga tentang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) tahun ini dan Tour de Singakarak yang harus ada keputusan segera apakah tetap atau diundur,” tambah Deni Asra yang mendorong agar keputusan cepat bisa diambil.

Lebih jauh, disampaikan Deni, DPRD telah melakukan rapat pimpinan fraksi terkait pandemi corona dan pada prinsipnya wakil rakyat juga akan melakukan konsultasi dengan pemda terkait penggunaan dana 15 M ini.
“Apakah sudah ada dana untuk edukasi dan aksi terutama persoalan antisipasi dampak kepada masyarakat miskin dan masyarakat terdampak langsung maupun tidak langsung,”sebutnya lagi.

Kepastian Pilkada, kata Deni menunggu Perpu, sementara untuk Porprov serta TdS tergantung Gubernur,” Selain itu masih ada sebenarnya anggaran yang bisa digeser, tentu menunggu keputusan resmi dari pusat dan provinsi,”pungkasnya.(nn)

Pos terkait