Ini Usulan Penanggulangan Covid oleh DPRD

  • Whatsapp
Konsultasi : DPRD konsultasi penanggulangan Covid 19 dengan Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi, Senin(13/12/2020).

Limapuluh Kota, NNews–Peringati hari jadi Kabupaten Limapuluh Kota tanpa seremonial dalam suasana pandemi covid-19, DPRD Kabupaten Limapuluh Kota diisi dengan konsultasi bersama Bupati dengan menyampaikan 10 butir usulan untuk ditindak lanjuti terkait penanggulangan virus corona, Senin(13/4).

“Memperingati hari jadi Kabupaten Limapuluh Kota dengan melaksanakan Rapat Konsultasi bersama Bupati Limapuluh Kota terkait percepatan penanggulangan virus corona atau Covid-19,”ucap Deni Asra kepada NNews, Selasa(14/4).

Bacaan Lainnya

Meski belum ada positif Covid-19 di Limapuluh Kota, namun langkah strategis dan antisipasi harus dilakukan semaksimal mungkin dengan sigap dan tanggap. Sehingga menekan sebaik mungkin tidak ada satu orang wargapun yang tertular dan harus berjuang melawan Covid-19. Sebab mencegah tetap jadi langkah terbaik.

Kondisi pembatasan ruang gerak sosial masyarakat akibat pandemi Covid-19, sudah menimbulkan dampak ekonomi. Begitulah sedikit gambaran dari usulan-usulan yang disampaikan anggota DPRD untuk pemerintah daerah agar melakukan langkah cepat.

Selain usulan, anggota DPRD seperti disampaikan Ketua, Deni Asra, siap menyerahkan dana pokok-pokok pikiran anggota DPRD sebesar Rp 100 juta masing-masingnya.”DPRD akan menyerahkan dana pokir 100 juta setiap anggota dan dipergunakan untuk bantuan sosial berupa sembako kepada masyarakat miskin,”terang Deni Asra, kemarin.

Selanjutnya dalam poin berikutnya, kata Ketua DPRD yang juga Ketua DPD Gerindra Kabupaten Limapuluh Kota ini, meminta kepada Bupati Limapuluh Kota, Irfendi untuk segera mengeksekusi secepat mungkin dana Rp 15 miliar untuk penyediaan Alat Pemindung Diri (APD) dan kebutuhan penanggulangan wabah Covid-19.

DPRD juga meminta kepala daerah untuk melakukan percepatan pemberian bantuan sembako dan dampak sosial akibat wabah Covid-19 terhadap masyarakat terdampak,”DPRD selanjutnya memintauntuk melakukan pendataan masyarakat terdampak diluar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara akurat dan transparansi agar tidak ada masyarakat terdampak yang tidak terdata,”samvun Deni.

Kemudian meminta agar, kepala daerah melakukan penegasan yang mengikat kepada orang yang baru datang dari perantauan.”Karena di analisa ini merupakan celah masuknya virus corona di daerah kita. Begitu juga kejelasan tupoksi pemerintah nagari harus ada agar tidak ada lagi keraguan dari nagari dalam bertindak,”ucap Ketua DPRD.

Hal yang juga tak.kalah pebtingbya diminta DPRD, agar merumuskan langkah strategis terhadap ketahanan pangan daerah dalam mengantisipasi lamanya dampak corona ini, serta memanfaatkan UMKM dalam penyediaan APD yang bisa dilakukan di tingkat lokal.

Selanjutnya permintaan DPRD untuk kepala daerah, agar selalu menjadi Juru bicara dalam setiap kebijakan yang diambil dan di siarkan seluas luasnya kepada masyarakat dan berkordinasi dengan pihak bank serta leasing terkait penangguhan kredit yang dimiliki masyarakat.

“Kita bersama anggota DPRD meminta kepala daerah untuk memberikan keringanan terhadap masyarakat terkait pungutan PDAM,”tukas Debi Asra merinci usulan dan permintaan DPRD terhadap Bupati untuk langkah antisipasi penanganan bencana non alam Covid-19 ini.(nn)

#Iklan tampil berdasarkan history pencarian anda di google
loading…

Pos terkait