Dinsos Sebut Ada Sumber Bantuan Terdampak Covid-19 dari Provinsi

  • Whatsapp
foto : Ilustrasi Satelitnews.id


Limapuluh Kota, NNews–Menghadapi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk percepatan pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19 mulai Selasa(22/4) depan hingga dua pekan kedepan. Menyikapi hal itu, Dinas Soial (Dinsos) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Nagari (DPMDN) berupaya mendata masyarakat terdampak. Sehingga pemberian bantuan sosial menjadi tepat sasaran dan tidak tumpang tindih. 

Hal itu diungkapkan, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Limapuluh Kota, Harmen saat diwawancarai via telepon genggamnya, Minggu(19/4) siang. Menurut Kepala Dinas, saat ini di Limapuluh Kota tengah mempersiapkan data penerima bantuan langsung tunai bagi masyarakat terdampak Covid-19. 

Bacaan Lainnya

Berdasarkan catatan Dinas Sosial, Limapuluh Kota memiliki sebanyak 51 ribu lebih keluarga miskin. Namun sekitar 20 ribu lebih, keluarga miskin sudah diakomodir  mrlalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako  rutin Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota. 

Sementara 20 ribu lebih, keluarga miskin lainnya juga sudah terdata dan akan menerima bantuan langsung tunai (BLT) dari Kementerian Sosial. Sehingga hanya tersisa sekitar 9 ribu lebih keluarga yang akan diarahkan untuk menerima bantuan  dari keluarga miskin. 

“Menurut bapak Bupati, untuk sisa keluarga miskin yang berjumlah sebanyak 9 ribuan lebih itu diarahkan untuk bisa menerima bantuan BLT dari Kementerian Desa (Kemendes),”terang Kepala Dinas Sosial, Harmen.

Sementara untuk BLT Provinsi sedang disiapkan datanya yang berjumlah sekitar 34.720 jiwa.”Saat ini kita tengah mengumpulkan data dari nagari, Dinas Periwisata, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikulutura dan data dari berbagai profesi masyarakat. Kemudian akan dikirim data tersebut By Name By Adress (BNBA) ke Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat,”terang Harmen. 

Bagi penerima yang telah terdata nantinya untuk bantuan sosial yang dinamakan bantuan langsung tunai (BLT) tersebut akan ditransfer pemerintah pusat rekening penerima.

Hanya saja kata Harmen, karena ada sumber bantuan dari Kemensos dan Kemendes serta bantuan Provinsi, seluruh data harusnya bisa singkron dan tidak ada satu orang dengan dua bantuan yang diterima.  

“Basis data kita nantinya berdasarkan data dari nagari, artinya data dari nagari harus dibuatkan pernyataan kebenarannya sesuai BNBA, kemudian ditanda tangani bupati. Harapan kita tidak terjadi tumpang tindih data penerima, sebab ada beberapa sumber bantuan,”ucap Harmen menambahkan. 

Kedepan bisa saja penerima diluar DTKS tersebut dari kalangan profesi seperti petani, sopir, buruh hingga pekerja di objek wisata yang kehilangan sumber ekonomi saat diberlakukan PSBB.”Selain pemerintah nagari, kita juga himpun data dari OPD seperti Dinas Pariwisata dan Dinas  Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, kemudian mungkin juga seperti guru ngaji atau garin masjid,”tukas Harmen.(nn)  

Pos terkait