Pemnag Sitapa Terima 1.309 Bantuan Pemerintah, Minus Data BLT Kabupaten

  • Whatsapp
Bantuan : Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi didampingi Camat Luak, Muftil Wahyudi dan Bhabinkhamtibmas menyerahkan bantuan secara simbolis kepada masyarakat di Nagari Tanjuang Haro Sikabu-kabu Padang Panjang, Selasa(19/5).

Limapuluh Kota, NNews–Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19, serahkan secara simbolis bantuan untuk 1.309 masyarakat di Nagari Sikabu-kabu Tanjuang Haro Padang Panjang (Sitapa), Kecamatan Luak, Selasa(19/5). Hanya saja dari 6 sumber dan jenis bantuan dari sumber Pusat hingga Provinsi itu, Pemkab Limapuluh Kota belum merinci data jumlah penerima bantuan langsung tunai (BLT) maupun besaran bantuan yang bersumber dari Pemkab.

Mulai dari bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan program perlindungan sosial melalui pemberian uang non tunai kepada Rumah Tangga Miskin (RTM). Program yang secara internasional dikenal sebagai Program Conditional Cash Transfers atau Program Bantuan Tunai Bersyarat. 

Bacaan Lainnya

Jumlah penerima PKH dinagari yang kini bernama Tanjuang Haro Sikabu-kabu Padang Panjang itu, sebanyak 329 Rumah Tangga Miskin (RTM) dengan sumber datanya dari Data Terpadu Kementrian Sosial (DTKS) Republik Indonesia.

Bantuan selanjutnya, bantuan sembako atau disebut juga Bantuan Pangan Non Tunai atau dulunya disebut bantuan Raskin atau Rastra
Bantuan BPNT ini langsung dari kementrian Sosial RI melalui Dinas Sosial Kabupaten Limapuluh Kota.

Sumber pendataan dari DTKS ( Data Terpadu Kementrian Sosial) RI. Penerima BPNT ini umumnya bagi Rumah Tangga/KK penerima Program PKH dan ada beberapa yang diluar penerima PKH. Jumlah penerima bantuan BPNT di nagari yang kini dipimpin Penjabat (Pj) Walnag, Trisna tersebut sebanyak 399 rumah tangga atau KK.

Selain itu juga ada, Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial RI. Program BST merupakan kebijakan pemerintah yang diamanahkan pada Kementerian Sosial RI sebagai respon dampak Covid-19 bagi masyarakat. Proses penyaluran BST dilakukan bekerja sama dengan PT. Pos Indonesia dan himbara (bank) selama 3 Bulan (April, Mei dan Juni 2020).

“Penerima BLT Kementerian Sosial juga ditetapkan oleh Kementerian Sosial dan diambil dari DTKS. Besar bantuan ini adalah Rp. 600.000,-/bulan selama 3 bulan (April-Juni) dengan total Rp. 1.800.000,-“jelas Sekretaris Nagari Tanjuang Haro Sikabu-kabu Padang Panjang, Kecamatan Luak, Herry Wanda.

Menurut Herry Wanda, sumber data dari penerima BST kemensos RI ini adalah DTKS (Data Terpadu Kementrian Sosial), setelah dilihat dan diverifikasi oleh pemerintah nagari, BST ini merupakan data lama. Padahal pemerintah nagari telah melakukan verifikasi dan pemutakhiran data DTKS 2 kali dalam setahun yaitu semenjak tahun 2019, namun data yang turun sebagai penerima masih data yang belum di verifikasi.

Sehingga banyak terdapat data yang telah mampu dan data penerima yang telah meninggal. Untuk penyerahan BST Kemensos Tahap 1 akan diserahkan tanggal 19 Mei 2020 oleh Petugas POS kepada penerima bantuan, dan nagari hanya memfasilitasi tempat. “Jumlah penerima BST Kementrian Sosial RI adalah 264 KK/Rumah Tangga (233 KK melalui Pos dan 31 KK melalui Bank),” terang Seknag.

Kemudian ada, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Provinsi Sumatera Barat yang mejadi kebijakan pemerintah Provinsi sebagai respon dampak Covid-19 bagi masyarakat. Penerima BLT Provinsi ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan nama calon penerima diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten masing-masing, dan datanya juga diambil dari DTKS yang tidak menerima PKH, Sembako, Tambahan Sembako dan BLT Kementerian Sosial sesuai dengan jumlah kuota yang ditetapkan Pemerintah Provinsi.

“Penyaluran bantuan ini dilaksanakan dengan cara diantar langsung oleh Pos. Besar bantuan ini juga Rp. 600.000,-/bulan selama 3 bulan (April-Juni) dengan total Rp. 1.800.000,-.”sebut Seknag yang biasa disapa Wanda ini.

BLT Provinsi ini, kata Wanda, pendataannya sangat singkat yaitu tanggal 10 Mei 2020 dan harus dikirim hari itu juga untuk diusulkan ke Dinas Sosial Kabupaten Limapuluh Kota kemudian ditetapkan oleh Bupati. dan tanggal 18 Mei 2020 data sudah dikirim oleh provinsi ke Nagari melalui Dinas Sosial.

“Sayangnya banyak data yang tidak valid, sehingga hanya 178 KK yang ditetapkan sebagai penerima.
Untuk pencairan  BLT Provinsi akan dikoordinasikan kembali bersama Kantor Pos Payakumbuh. Jumlah total penerima BLT Provinsi di Nagari Tanjuang Haro Sikabu-kabu Padang Panjang yang sebanyak 178 rumah tangga atau KK,”rinci Seknag.

Bantuan Kelima dari Enam bantuan tersebut, kata Seknag, BLT Kabupaten Limapuluh Kota. Hanya saja Pemerintah Nagari terkait, belum bisa menjelaskan rinciannya. Sebab bantuan sosial dari Pemerintah Daerah Kabupaten Limapuluh Kota, belum ada informasi dan konfirmasinya sampai sekarang.

“Masyarakat banyak menanyakan soal ini, namun saat ini kami masih menjawab, jika sudah ada informasi dari Pemkab Limapuluh Kota akan segera disampaiakan kepada masyarakat,” tambah Wanda.

Terakhir, BLT Dana Desa (DD) yang menjadi kebijakan pemerintah melalui Lermendes Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Penerima BLT Dana Desa merupakan rumah tangga/KK bukan Penerima program PKH atau BPNT.

Kemudian di data oleh tim relawan nagari awan covid-19 masing-masing jorong dan diberikan surat tugas oleh pemerintah nagari untuk melakukan pendatan rumah tangga/KK dengan syarat Belum menerima JPS (Jaminan Pengaman Sosial) dengan kirteria Kehilangan Mata Pencaharian, Tidak Terdata, dan Sakit Kronis.

Dana Desa Nagari Tanjuang Haro Sikabu-kabu Padang Panjang tahun 2020 adalah sebesar Rp 1.034.188.000,-. Sehingga mengalokasikan Dana Desa Sebesar 30 persen dari jumlah dana desa, hingga diperoleh sebesar Rp 307.014.300.

“Dari pengalokasian Dana Desa tersebut hanya bisa menjaring penerima BLT Dana Desa sebanyak 170 rumah tangga atau KK. Itu sudah ditetapan dalam keputusan wali nagari serta peraturan wali nagari tentang penerima BLT Dana Desa “pungkas Wanda.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Limapuluh Kota, Harmen belum memberikan jawaban konfirmasi resmi terkait rincian data BLT Kabupaten Limapuluh Kota.(nn)

Pos terkait